INFODAERAH.COM, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Berbagai persoalan dalam proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru terus muncul setiap tahun tanpa penyelesaian yang tuntas.
Fikri menilai perubahan kebijakan yang diterapkan selama ini, mulai dari sistem zonasi, radius, hingga berbasis nilai, belum mampu mengakhiri polemik di masyarakat. Berbagai evaluasi, termasuk rekomendasi Ombudsman, telah mengidentifikasi sumber persoalan. Namun, masalah yang sama terus berulang setiap tahun ajaran baru.
“Setiap tahun kita kembali dihadapkan pada perdebatan yang sama mengenai PPDB. Padahal sumber masalahnya sudah teridentifikasi. Karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang lebih mendasar dan komprehensif,” ujar Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, Menteri Pendidikan yang baru perlu menjadikan reformasi sistem penerimaan peserta didik sebagai agenda prioritas. Para orang tua membutuhkan sistem yang memberikan kepastian, rasa keadilan, dan ketenangan dalam mengakses layanan pendidikan bagi anak-anak mereka.
Fikri menegaskan, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan baru yang tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga mampu mengurangi berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan PPDB.
Ia juga menyoroti pelaksanaan SPMB yang dinilai masih terlalu berorientasi pada kepentingan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Karena itu, pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih terintegrasi agar kebijakan penerimaan mahasiswa baru dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
Menurut Fikri, sistem tersebut harus memberi ruang yang setara bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Universitas Terbuka, dan kampus-kampus di daerah. Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian khusus terhadap jalur mandiri PTN yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
“Jalur mandiri perlu diatur lebih baik agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional,” katanya.
Fikri mengusulkan pengembangan SPMB menjadi sistem yang terintegrasi dan mampu memperluas akses pendidikan tanpa mengorbankan keberlangsungan perguruan tinggi swasta maupun kampus di daerah.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu juga meminta pemerintah memanfaatkan momentum penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru tahun ini sebagai titik awal reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh.
Baginya, harmonisasi seluruh jalur penerimaan menjadi kunci untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
“Masyarakat butuh sistem pendidikan yang memberikan kepastian, menjunjung keadilan, dan mampu mendukung kemajuan bangsa secara berkelanjutan,” tegasnya. (Red)
