INFODAERAH.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi barang untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada semester II 2026. Langkah itu dinilai penting karena sektor transportasi dan sejumlah komoditas pangan masih memberi tekanan terhadap laju inflasi.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Inflasi Nasional Masih Terkendali
Dalam kesempatan itu, Mendagri memastikan inflasi nasional masih berada dalam kisaran target pemerintah. Secara tahunan (year on year), inflasi tercatat sebesar 3,34 persen atau masih di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai kenaikan inflasi bulanan (month to month) yang dipengaruhi sejumlah faktor.
“Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal,” ujarnya kepada awak media.
Mendagri menjelaskan, kenaikan inflasi terutama dipicu sektor transportasi, khususnya angkutan udara, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Selain itu, harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras, juga ikut memberi tekanan terhadap inflasi.
Pemda Diminta Perkuat Pasokan dan Distribusi
Karena itu, Mendagri meminta Pemda, terutama daerah yang masih mencatatkan tingkat inflasi tinggi, segera mengambil langkah pengendalian sesuai kondisi masing-masing. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
“Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai,” katanya.
Selain memperkuat pasokan, Mendagri juga meminta Pemda mengantisipasi potensi hambatan distribusi akibat cuaca, terutama di wilayah kepulauan yang kerap mengalami gelombang tinggi. Menurutnya, penggunaan kapal berkapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu solusi agar distribusi barang tetap berjalan lancar, pasokan terjaga, dan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil.
Mendagri menegaskan, pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat dengan melibatkan kementerian, lembaga, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. (Red)
