INFODAERAH.COM, MAKASAR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) memahami potensi wilayah masing-masing.
Langkah itu penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah. Daerah juga perlu membangun ekosistem ekonomi sesuai potensi wilayah.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja,” ujar Bima.
Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi.
Belanja Pemda Bukan Satu-satunya Faktor
Bima menjelaskan, realisasi belanja Pemda menjadi salah satu komponen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Komponen tersebut juga masuk dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak bisa menjadi satu-satunya alasan perubahan pertumbuhan ekonomi.
“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Bima mengatakan, Pemda masih memiliki berbagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan membangun ekosistem ekonomi dan memperkuat hilirisasi pangan.
Menurut dia, langkah tersebut tetap bisa dilakukan meski kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas.
“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan. Salah satu contoh adalah Sidrap (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Pertumbuhan Harus Berdampak ke Masyarakat
Bima mengatakan Kemendagri akan terus mendorong pertukaran pengalaman antardaerah. Kemendagri akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas.
Forum tersebut dapat membantu daerah menemukan praktik yang sudah berjalan. Praktik itu kemudian dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
Bima juga menilai pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berada di atas rata-rata nasional menjadi modal penting. Inflasi yang terkendali turut mendukung kondisi tersebut.
Namun, pemerintah daerah masih perlu memastikan pertumbuhan itu berjalan lebih merata. Pertumbuhan juga harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“PR-nya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten,” ujarnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut perlu berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dampaknya antara lain melalui pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan.
“Sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Hadir pula Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.
Selain itu, hadir Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo. Turut hadir Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri.
Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Andi Ony Prihartono juga hadir. Para kepala daerah se-Regional Sulawesi turut mengikuti rapat tersebut. (Red)
