INFODAERAH.COM, KOTA BEKASI – Komisi VIII DPR RI mengunjungi Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Kamis (17/9/2026).
Kunjungan kerja itu bertujuan melihat langsung pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Tim juga menghimpun masukan terkait pelayanan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Ansory Siregar memimpin kunjungan tersebut. Ia juga bertindak sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra, A.P., S.H., M.Si., juga hadir.
Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian, S.STP., M.Si., hadir bersama jajaran terkait.
Bahas Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial
Ansory Siregar mengatakan kunjungan tersebut menjadi bagian dari tugas Komisi VIII DPR RI. Komisi ingin melihat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Menurut dia, pembahasan mencakup pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.
Komisi VIII juga ingin mengetahui pemenuhan hak penerima manfaat. Selain itu, tim melihat pola pelayanan sosial di Sentra Terpadu Pangudi Luhur.
Dalam kunjungan tersebut, Ansory turut menyampaikan perkembangan anggaran Kementerian Sosial RI.
Berdasarkan pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun Anggaran 2027 hingga 31 Agustus 2026, pagu anggaran Kemensos mencapai Rp84.707.704.302.000.
Soroti Penyaluran Bantuan Sosial
Salah satu agenda utama kunjungan ialah menghimpun masukan terkait penyaluran bantuan sosial tahun 2026.
Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemutakhiran data penting untuk memastikan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran. Pemerintah daerah juga terus memperkuat proses verifikasi dan validasi data.
Dinas Sosial Kota Bekasi menjalankan pemutakhiran DTSEN secara berkelanjutan. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial.
Kehadiran Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Koordinasi tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di daerah.
Ansory Siregar juga mengapresiasi jajaran pengelola Sentra Terpadu Pangudi Luhur. Ia menilai pelayanan sosial dan kemanusiaan perlu terus diperkuat.
Ia menekankan pentingnya pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bagi penerima manfaat.
Menurutnya, kesempatan tersebut dapat membantu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Program itu juga mendorong penerima manfaat menjadi lebih percaya diri dan mandiri.
Selain itu, pendidikan dan pelatihan dapat membentuk sikap bertanggung jawab serta disiplin.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan memperkuat sinergi DPR RI, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bekasi.
Sinergi itu diarahkan untuk memastikan program perlindungan, rehabilitasi, jaminan, dan pemberdayaan sosial berjalan efektif.
Program tersebut diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. (Red)
