Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang menyarankan dan mengharapkan Pemerintah Kabupaten Asahan untuk melakukan kajian atau penelitian terhadap Non ASN yang saat ini jumlahnya mencapai 1.970 orang yang ditempatkan pada berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan gajinya bersumber dari APBD. Kondisi ini dinilai tidak tepat secara aturan karena daerah sudah tidak diperbolehkan mengangkat pegawai honor dan pegawai Non ASN yang sangat membebani keuangan daerah kita, sementara kita sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan daerah.
Atas saran dan tanggapan anggota Dewan yang terhormat, akan menjadi perhatian kami dalam melakukan analisa terhadap beban kerja dan kebutuhan tenaga suka rela yang ada pada saat ini.
Demikian isi tanggapan dan penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Asahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021.
“Kami menyadari bahwa tanggapan dan penjelasan yang telah kami sampaikan belum sepenuhnya memenuhi harapan para Anggota Dewan yang terhormat, kiranya hal ini dapat dilanjutkan pada pembahasan di tingkat Komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama dengan OPD terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Atas perhatian Dewan yang terhormat kami ucapkan” ucap Pjs Bupati Asahan dalam Jawabannya atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Asahan.
(Koko)
