Selain itu, sistem e-katalog terindikasi menjadi arena ruang korupsi baru yang dilakukan pihak Dinas Tarkim dengan para juragan vendor. “Kondisinya bikin bangkrut kontraktor,” tegas Madrawi.
Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto mengatakan bahwa program peningkatan sarana di kawasan perumahan merupakan buah aspirasi warga perumahan yang diserap pemerintah daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan dituangkan ke dalam program prioritas Kabupaten Bekasi mulai tahun ini.
“Pada dasarnya setiap warga Kabupaten Bekasi memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan, baik yang tinggal di lingkungan permukiman maupun perumahan. Semua membayar pajak dan dari situ pemerintah melakukan pembangunan,” ungkapnya.
Baca juga :
Menurut Budiyanto, warga di perumahan banyak yang mengeluhkan kondisi jalan perumahan yang tidak layak. Namun di sisi lain pengembang perumahan itu belum menyerahkannya ke pemerintah daerah.
“Kita berusaha mencarikan regulasi yang membolehkan pemerintah daerah melakukan perbaikan jalan meski pengembang belum menyerahkan fasos-fasum tersebut, makanya mulai tahun ini kita kerjakan,” kata Budiyanto.
Redaksi
