Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) kota Bekasi, Ahmad Yani ditemui usai kegiatan reses menjelaskan saldo kosong itu bisa terjadi karena orangnya tidak ada atau karena meninggal dan belum terdeteksi ataupun juga yang zonk.
“Yang zonk ini bisa jadi dia tidak lapor, padahal dikasih waktu selama 3 bulan untuk memverifikasi atau mengganti dengan yang baru.
Nah karena dibiarkan dan saking banyaknya orang jadi tidak diperhatikan mereka, padahal mereka menginginkan. Jadi karena kartunya tidak diurus sementara namanya masih ada,” jelasnya.
Kadinsos mengklaim pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait aturan tersebut melalui pendamping PKH.
Solusi dari permasalah tersebut, kata Ahmad Yani, Dinas Sosial kota Bekasi akan segera mendata dan mengklopkan data antara bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan laporan yang diberikan ke Dinsos kota Bekasi.
Sebelumnya (4/2) anggota komisi VIII DPR RI asal Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke kantor kecamatan Jatiasih, kota Bekasi dalam rangka untuk memastikan pembagian kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program Kemensos RI tahun 2021 tepat sasaran.
(Sar)
