Ia mengatakan, pendataan harus jelas dan kalau memungkinkan melibatkan unsur RT/RW setempat untuk corong informasi.
“Tentunya kita akan dorong kalau kabupaten pasti akan kirimkan DTKS baru. Orang-orang yang terdampak berarti adalah orang- orang tidak mampu baru,” ujarnya.
“Kita juga akan mendorong kemensos menambah kuota. ini prioritas. Karena kemampuan APBD Cianjur juga tidak bisa meng-cover semuanya.
Kalau hitungan. Kasar, 3 triliun. Dan pasti sangat butuh bantuan nasional,” katanya.
Untuk prosedur bantuan ini, pihaknya berjanji akan mengawal.
Baca berita:
Ini Cara Pj Bupati Bekasi Tangani Gempa Cianjur dan Banjir Rob Muaragembong
“kita akan tagih janji pemerintah pusat. Ini jadi angin segar dan kami tidak mau mereka kecewa. Tapi pasti ada prosedurnya. Ini harus jadi bahan diskusi bersama pemerintah daerah, Bagaimana pemecahannya. Memang kalau anggaran pemerintah, prosedurnya perlu waktu,” katanya.
Untuk saat ini, DPRD dan eksekutif sedang memikirkan bagaimana solusi tercepat penanggulangan bencana.
