“Kalau [ada masukan mengenai kebijakan yang dibuat] kepala daerah menurut kita perlu sampaikan maka sampaikan saja, tapi jika kepala daerah sudah mengambil keputusan maka kepala daerah yang bertanggung jawab. Kita membantu untuk meringankan bebannya, jadi memang membutuhkan kesabaran,” tambah Suhajar.
Lebih lanjut, pada acara yang mengusung tema “Percepatan Digitalisasi Governance Menuju Indonesia Emas 2045-2050” itu, Suhajar juga menekankan pentingnya percepatan pelayanan digital. Hadirnya revolusi digital berbasis internet memaksa pelayanan di semua sektor pemerintahan untuk mengadopsi inovasi di sektor digital. Diakui Suhajar, telah banyak daerah yang maju karena pelayanannya tergolong cepat, mudah, dan dapat membantu masyarakat. Pelayanan seperti inilah, kata dia, yang perlu terus dihadirkan oleh pemerintah daerah (Pemda).
Dia mencontohkan, sejumlah negara maju seperti Singapura dan Taiwan telah mengadopsi inovasi digital di hampir semua pelayanannya. Bahkan beberapa di antaranya telah menerapkan inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di samping itu, negara tersebut juga telah mengubah paradigma pemerintahannya menjada organisasi pelayanan publik yang efektif.
Baca berita :
Kunjungan Direktur Utama Bank Banten Ke Pemkab Lebak
“Organisasi pelayanan publik yang efektif adalah pelayanan yang di-connecting-kan dengan IT, sehingga menjadi lebih efektif,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
