INFODAERAH.COM, KOTA BEKASI – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Yenny Kristianti, meminta pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap kawasan permukiman padat, serta percepatan normalisasi sungai-sungai kecil sebagai upaya mitigasi bencana.
Yenny menegaskan, upaya pencegahan harus menjadi prioritas, tidak hanya fokus pada respon tanggap darurat, tetapi pada langkah-langkah antisipasi yang konkret. oleh karena itu, Ia pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan identifikasi lebih rinci terhadap wilayah yang secara topografi rawan.
“Kami mendorong pemetaan ulang yang lebih detail, terutama untuk permukiman di kawasan yang secara topografi rawan, seperti di beberapa titik di Kecamatan Mustikajaya dan Pondokgede, Bekasi Barat. Data yang akurat akan menjadi dasar untuk penataan ruang dan alokasi anggaran yang lebih tepat,” ujar Yenny, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, persoalan mitigasi di Kota Bekasi memiliki karakteristik yang spesifik dan berbeda dengan daerah lain di Jawa Barat. Pemasalahan utamanya akibat penyempitan saluran air dan permukiman padat, serta kerusakan lingkungan di bantaran sungai.
“Infrastktur existing kita, seperti drainase dan tanggul sungai-sungai kecil, banyak yang sudah tidak memadai. Normalisasi dan pembangunan embung di titik rawan banjir, seperti di bantaran kali harus dipercepat. Keamanan warga yang tinggal di bantaran kali menjadi perhatian serius kami,” ungkapnya.
Selain itu, Yenny juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah kota dengan tingkat kelurahan. Ia mendorong program “Kelurahan Tangguh Bencana” yang tidak hanya fokus pada simulasi, tetapi juga pada pemantauan lingkungan sehari-hari oleh warga.
“Masyarakat di tingkat RT/RW harus dilibatkan secara aktif dalam menjaga kebersihan saluran air dan melaporkan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Kesiapsiagaan dimulai dari kesadaran warga yang didukung oleh regulasi dan tindakan tegas dari pemerintah kota,” paparnya.
Menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi masih akan berlangsung, Yenny berharap langkah-langkah mitigasi ini dapat diwujudkan secara nyata dan terukur. Ia memastikan pihaknya akan mengawal proses tersebut sebagai fungsi pengawas dan anggaran
“Kami akan Memanggil OPD terkait untuk menghadapi muim hujan yang diprediksi terjadi pada Bulan November 2025 sampai Februari 2026,” pungkasnya. (Red)
