INFODAERAH.COM, LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengevaluasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Evaluasi dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam entry meeting di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (6/2/2026).
Baca juga : Pemprov Lampung Siapkan BRT ITERA sebagai Model Transportasi Publik Masa Depan
Fokus evaluasi mencakup Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan Tahap 1B dan Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Kota Bandar Lampung Tahap 1C.
Marindo menyatakan evaluasi diperlukan guna meninjau kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah.
“Program Sekolah Rakyat merupakan wujud kehadiran negara dalam menyediakan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif agar pelaksanaannya tepat sasaran, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca juga : Pemprov Lampung Perkuat Disiplin dan Inovasi ASN Lewat Pengaturan Jam Kerja
Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan mengatakan, pengawasan Program Sekolah Rakyat menjadi agenda prioritas BPKP tahun 2026.
Menurut dia, hasil pemantauan awal menunjukkan proses pembelajaran di SRMA 32 berjalan cukup baik, termasuk pemanfaatan teknologi digital.
Meski demikian, BPKP tetap melakukan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan di lapangan, serta aspek tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas keuangan. Penguatan kurikulum, kesiapan tenaga pendidik, dan dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan Program Sekolah Rakyat.
