INFODAERAH.COM JAKARTA – Psikiater Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Mintarsih A. Latief, menilai kemarahan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan pasar modal sebagai langkah yang tepat.
Ia menanggapi mencuatnya praktik penggorengan saham yang mengguncang kepercayaan investor. Kasus tersebut juga dinilai mencederai citra Indonesia di mata dunia.
Teguran MSCI dan Gejolak Pasar Modal
Menurut Mintarsih, teguran MSCI menjadi sinyal serius bagi pemerintah untuk membenahi transparansi pasar modal.
Mintarsih menjelaskan bahwa persoalan pasar modal tidak berdiri sendiri. Isu tersebut berkaitan langsung dengan ekonomi makro dan kepercayaan global.
Menurut dia, kondisi ekonomi suatu negara berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan sistem ketatanegaraan.
Ekonomi Makro Berkaitan dengan Citra Negara.
Mintarsih menegaskan bahwa investasi asing sangat sensitif terhadap isu transparansi. Reputasi negara menjadi faktor utama dalam keputusan menanamkan modal.
“Ekonomi makro selalu berkaitan dengan citra negara. Investor asing sangat memperhatikan transparansi,” ujar Mintarsih di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Kejahatan Pasar Modal Mudah Sampai ke Presiden
Mintarsih menyebut praktik kejahatan di pasar modal cepat atau lambat akan diketahui Presiden. Informasi tersebut menyebar melalui jaringan investor dan pelaku usaha global.
Ia menilai hal itu wajar karena banyak perusahaan asing terlibat di pasar Indonesia.
Praktik Penggorengan Saham Dinilai Fatal
Mintarsih menilai praktik penggorengan saham sebagai pelanggaran serius. Dampaknya tidak hanya merugikan pemegang saham, tetapi juga mencoreng wibawa negara.
“Ketika penggorengan saham terungkap, apalagi sampai memaksa perusahaan IPO, Presiden pasti tahu,” katanya.
Mintarsih juga menyinggung peringatan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Ia menilai teguran tersebut memperburuk kondisi pasar modal nasional. Peringatan itu, menurut dia, menambah alasan kemarahan Presiden.
Kasus Saham Blue Bird Masih Berjalan
Mintarsih mengaitkan polemik pasar modal dengan kasus penghilangan saham yang menimpanya. Kasus tersebut masih berjalan di Bareskrim Polri.
“Peringatan MSCI memperbesar kemarahan Presiden. Kasus saya di Blue Bird juga belum saya cabut,” ujarnya.
Gugatan Rp140 Miliar Dinilai Janggal
Mintarsih mengungkapkan kejanggalan dalam putusan perdata yang mewajibkannya membayar Rp140 miliar. Putusan itu mencakup pengembalian gaji, tunjangan, dan tuduhan pencemaran nama baik. Ia menilai perhitungan tersebut tidak masuk akal.
Mintarsih menyebut putusan tersebut juga membebankan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Ia menilai hal itu tidak adil dan keliru secara hukum. “Total perhitungannya salah. Anehnya, anak-anak saya ikut dibebani,” katanya.
Amarah Presiden Berujung Evaluasi Otoritas
Sebelumnya, Presiden Prabowo menunjukkan kemarahan setelah MSCI menyoroti transparansi pasar modal Indonesia. Teguran tersebut memicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Presiden kemudian meminta evaluasi menyeluruh terhadap otoritas pasar modal.
Baca juga : OJK Pacu Reformasi Pasar Modal, Free Float Emiten Naik Jadi 15 Persen
Transparansi Jadi Sorotan Utama
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyebut kurangnya transparansi sebagai penyebab utama polemik.
“Beberapa pejabat diminta mundur karena tidak ada transparansi,” ujar Hashim dalam ASEAN Climate Forum di Bursa Efek Indonesia, Rabu (11/2/2026).
Hashim menegaskan bahwa anjloknya IHSG merugikan investor ritel. Reputasi Otoritas Jasa Keuangan dan BEI ikut dipertaruhkan.
“Banyak investor ritel dirugikan. Ini sangat penting,” ujarnya.
Daftar Pejabat yang Mengundurkan Diri
Sebanyak empat pejabat OJK dan Direktur Utama BEI mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026), yaitu:
Baca juga : Dirut BEI Mundur, OJK Tunjuk Plt dan Jamin Stabilitas Bursa
