INFODAERAH.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua. Program tersebut digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyediaan hunian layak.
Tito menilai persoalan perumahan di Papua masih besar. Banyak warga belum memiliki rumah atau tinggal di hunian yang tidak layak.
“Program Kementerian PKP sangat luar biasa, mulai dari rumah subsidi hingga bedah rumah. Untuk bedah rumah saja dialokasikan minimal 21.000 unit di Papua,” ujar Tito usai rapat di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia menyebut, program perumahan dengan skala besar seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Pemerintah pusat juga menyiapkan intervensi khusus untuk wilayah perbatasan, termasuk Papua.
Menurut Tito, pemerintah daerah akan kesulitan jika harus menanggung program sebesar itu secara mandiri. Papua kini terdiri atas enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.
“Jika dibagi rata, setiap daerah bisa menangani sekitar 500 rumah. Angkanya cukup besar jika hanya mengandalkan APBD,” katanya.
Tito pun menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atas program tersebut.
“Program perumahan, termasuk bedah rumah di Papua, sangat signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Maruarar menjelaskan, selain bedah rumah, pemerintah menyiapkan program lain. Program tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.
Pemerintah juga memperbaiki kawasan kumuh di tiga lokasi, yakni Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong.
“Program ini berjalan secara masif,” kata Maruarar.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan pemerintah daerah di Papua. (Red)
