INFODAERAH.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan instrumen monitoring dan evaluasi (monev) kerja sama pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri. Instrumen itu menjadi pedoman bagi daerah agar kerja sama internasional berjalan terarah dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengatakan pencapaian visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya melalui penguatan kerja sama luar negeri di tingkat daerah.
Baca juga : Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Rehab Rekon Pascabencana Sumatera
Menurut Tomsi, kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri selama ini cukup banyak. Namun, daerah belum memiliki instrumen evaluasi baku untuk mengukur keberhasilan program yang dijalankan.
Karena itu, Kemendagri meluncurkan instrumen monev sebagai standar pelaksanaan kerja sama luar negeri di daerah.
“Manfaatkan instrumen ini dengan baik, kemudian pahami dengan baik, kemudian sosialisasikan dengan baik. Supaya apa? Supaya masing-masing daerah bisa melaksanakannya,” ujar Tomsi saat memberikan keynote speech pada Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Tomsi menilai masih banyak kerja sama luar negeri yang menghadapi hambatan. Kendala itu meliputi persoalan administrasi, sumber daya manusia, regulasi, hingga pembiayaan.
Ia berharap instrumen tersebut dapat membantu daerah memahami faktor keberhasilan kerja sama sekaligus menjadi sarana pembelajaran antardaerah dalam mengembangkan potensi masing-masing.
“Banyak lembaga-lembaga dan negara-negara donor itu juga mau berhubungan, berkomunikasi dengan kita, caranya juga seperti apa [sehingga diperlukan instrumen],” katanya.
Bqca juga : Renduk Pascabencana Sumatera Himpun 11.512 Program, Infrastruktur Jadi Prioritas
Pada kesempatan itu, Tomsi juga menyoroti hasil kerja sama luar negeri yang masih berhenti pada kegiatan seremonial. Menurut dia, sejumlah bantuan luar negeri hanya menghasilkan dokumen administratif tanpa dampak langsung bagi masyarakat.
“Sekarang ini yang dibutuhkan adalah karya nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, setiap melaksanakan suatu perjanjian, itu output-nya ke mana? Hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita itu apa? Itu yang harus kita pikirkan,” tegasnya.
Tomsi menambahkan, mayoritas kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri masih didominasi pertukaran budaya. Karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) perlu lebih aktif menjembatani kepala daerah dalam menjalin kerja sama internasional.
“Jadi, disaring dulu. Kemudian, kalau memberi saran, ditanya-tanya dulu ya, dilihat dari teman-teman yang sudah bekerja sama. Kemudian dicoba hubungi dulu pihak luarnya, dikomunikasikan. Kemudian baru diaplikasikan,” tandasnya.
Forum tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri Ahmad Fajri, Tim Leader Program SKALA Petra Karetji, Sekjen UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi, serta para Kepala Bapperida dari berbagai daerah di Indonesia. (Red)
