INFODAERAH.COM, KAB LEBAK – Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, melakukan maraton reses di tiga titik strategis di Kecamatan Cibadak dan Warunggunung. Kegiatan berlangsung di Desa Malabar (Cibadak) serta Desa Sukarendra dan Desa Selaraja (Warunggunung), Senin (25/05/2026).
Dalam reses Masa Persidangan II Tahun 2026 itu, Juwita menemukan pola aspirasi yang sama di dua kecamatan tersebut. Warga paling banyak menyoroti layanan jaminan kesehatan dan ketidakakuratan data kemiskinan yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial.
BPJS Nonaktif dan Infrastruktur Jadi Keluhan Utama
Di Desa Malabar, Sukarendra, dan Selaraja, warga mengeluhkan banyaknya kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Kondisi ini membuat mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan.
“Aspirasi utama warga di tiga desa ini seragam, yaitu ingin BPJS Kesehatan mereka aktif kembali. Selain itu, tuntutan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan juga menjadi prioritas yang disampaikan masyarakat untuk menunjang ekonomi desa,” ujar Juwita Wulandari.
Selain sektor kesehatan, warga juga meminta perbaikan infrastruktur jalan lingkungan yang dinilai penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi desa.
Warga Kritik Ketepatan Data Desil
Di luar isu layanan kesehatan, warga juga menyoroti penentuan desil atau klasifikasi kesejahteraan keluarga. Mereka menilai pendataan pemerintah kerap tidak sesuai kondisi lapangan.
“Masyarakat meminta agar pemerintah tidak asal-asalan dalam memvonis desil seseorang. Banyak warga yang secara nyata kurang mampu, namun dalam data masuk kategori mampu. Akibatnya, mereka kehilangan hak mendapatkan bantuan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
DPRD Dorong Validasi Ulang Data Sosial
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Juwita berkomitmen mendorong Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan validasi ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menilai akurasi data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
“Hasil reses di Desa Malabar, Sukarendra, dan Selaraja ini akan kami bawa ke forum paripurna. Kami akan dorong instansi terkait untuk turun langsung ke lapangan. Jangan sampai data di atas kertas berbeda jauh dengan kenyataan di gubuk-gubuk warga,” pungkasnya.
Kegiatan reses berlangsung dialogis dan dihadiri kepala desa, RT, RW, tokoh masyarakat, serta warga, terutama ibu-ibu yang antusias menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan DPRD Lebak tersebut. (Red)
