INFODAERAH.COM, BEKASI – Pemerataan pembangunan antar wilayah di Kota Bekasi menjadi sorotan serius Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal usai menggelar reses di sejumlah titik wilayah.
Ia menilai, masih banyak kawasan yang belum mendapat perhatian proporsional dari pemerintah daerah, dan mendesak agar pembangunan tidak lagi terpusat di satu area saja.
“Semangatnya adalah merapikan prioritas pembangunan agar manfaatnya dirasakan luas, serta memastikan setiap wilayah memperoleh perhatian yang proporsional,” ujar Faisal saat ditemui di kantornya, Rabu (18/2/2026).
Dari hasil reses, Faisal mengumpulkan berbagai aspirasi masyarakat yang kemudian ia jadikan dasar dalam mendorong arah kebijakan anggaran daerah, sebagai penguatan infrastruktur ekonomi ke depan.
“Pembangunan fisik harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. RT dan RW perlu mendapat dukungan nyata, dalam pelaksanaan program yang bersumber dari APBD,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh banyak titik wilayah, bukan hanya terkonsentrasi di satu kawasan tertentu.
“Pokir itu harus tersebar, harus menyentuh banyak titik. Bukan hanya satu wilayah yang terus dibenahi, sementara yang lain tertinggal,” paparnya.
Faisal berharap, langkah-langkah tersebut dapat menciptakan keseimbangan pembangunan yang nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan merata di seluruh penjuru Kota Bekasi.
Soroti Perekonomian Masyarakat Berbasis Badan Usaha
Wakil ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal SE akan berupaya menumbuhkan perekonomian berbasis badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat.
Hal ini dipaparkan Faisal saat ia menyerap aspirasi dalam agenda reses 1 tahun 2026 beberapa hari lalu di Daerah Pemilihan Kecamatan Pondokgede dan Kecamatan Bekasi Barat.
Terkait wadah yang akan di bentuk dengan nama apapun, Faisal meminta masyarakat untuk merumuskannya sendiri sesuai kebutuhannya.
“Jadi saat reses kemarin, masyarakat butuh ruang untuk menumbuhkan perekonomian. Apapun nanti bentuknya apakah itu Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, itu nanti mereka yang merumuskan,” ucap dewan Golkar ini.
Tak hanya persoalan ekonomi, Faisal juga mendorong pemerataan pembangunan di wilayahnya. Ia menegaskan, harus ada proses bergilir dalam memperbaiki infrastruktur.
Keadilan dan pemerataan perbaikan infrastruktur dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kata dia merupakan tanggungjawab semua wakil rakyat.
“Bukan hanya saya saja yang ingin semua jalan itu bagus dan mulus, tapi ada kawan dan rekan-rekan Anggota Dewan lainnya pun pasti sama,” tutupnya.(Adv/Setwan)
