INFODAERAH.COM, JAKARTA – Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencerminkan kuatnya semangat gotong royong nasional. Puluhan ribu personel dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta relawan kemanusiaan terus bekerja bersama di lapangan.
Mereka memastikan setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan selaras. Sejak fase awal penanganan, pemerintah mengerahkan personel dalam skala besar melalui mobilisasi nasional.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan di wilayah terdampak.
“Sejak awal, pemerintah melakukan mobilisasi nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Totalnya mencapai sekitar 92 ribu personel dari seluruh kementerian dan lembaga, belum termasuk relawan nonpemerintah,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3/2025).
Memasuki fase rehabilitasi, jumlah personel menyesuaikan kondisi lapangan yang semakin terkendali. Data Satgas PRR per 31 Maret 2026 mencatat sebanyak 23.618 personel lintas kementerian, lembaga, dan sekolah kedinasan masih bertugas di wilayah terdampak.
Baca juga : Mendagri Terbitkan SE, ASN Pemda WFH Setiap Jumat Mulai 1 April 2026
Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Pemulihan
Keterlibatan lintas lembaga terlihat jelas dalam berbagai sektor pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi salah satu contoh nyata.
Pemerintah melalui BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum bekerja bersama TNI-Polri serta organisasi masyarakat dan lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat.
Hingga 31 Maret 2026, progres pembangunan huntara mencapai sekitar 84 persen. Sebanyak 16.360 unit telah berdiri di tiga provinsi terdampak. Capaian ini mempercepat relokasi penyintas dari tenda ke hunian yang lebih layak.
Kolaborasi juga mendorong pemulihan infrastruktur. Akses jalan dan jembatan nasional kini terbuka secara fungsional. Distribusi logistik pun kembali lancar. Jembatan darurat yang dibangun TNI, Polri, dan kementerian teknis menjadi penghubung penting bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Pembersihan lumpur sebagai tantangan utama juga menunjukkan kemajuan signifikan. Sebagian besar titik terdampak telah dibersihkan sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan. Kementerian Dalam Negeri turut mengerahkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam tiga gelombang untuk mempercepat proses tersebut.
Pemulihan layanan dasar berlangsung cepat. Listrik telah kembali menyala di hampir seluruh wilayah. Jaringan komunikasi kembali berfungsi. Rumah sakit dan puskesmas juga kembali melayani masyarakat.
Perkembangan ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi. Dari lebih dari 2,1 juta jiwa pada Desember 2025, kini tersisa 36 kepala keluarga yang masih berada di tenda. Pemerintah terus menangani mereka secara bertahap.
Satgas PRR memastikan semangat gotong royong tetap terjaga hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai. Tahap berikutnya mencakup pembangunan hunian tetap dan normalisasi lingkungan yang masih berlangsung. (Red)
