Renduk Pascabencana Sumatera Himpun 11.512 Program, Infrastruktur Jadi Prioritas

INFODAERAH.COM, JAKARTA – Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera menjadi acuan utama pemerintah dalam mempercepat pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana. Dokumen tersebut menghimpun usulan dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi, hingga kementerian dan lembaga untuk diselaraskan menjadi program pemulihan terpadu selama tiga tahun.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan renduk memegang peran penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab rekon (rehabilitasi dan rekonstuksi). Ini kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak dan kementerian/lembaga. Kemudian disandingkan oleh Bappenas dan Satgas PRR juga ikut,” jelas dia seusai rapat bersama DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Baca juga : Kebijakan DHE Berlaku Juni 2026, Prabowo Pastikan Ekspor Strategis Tetap Berjalan

Pemerintah merancang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pada 2026 hingga 2028. Dalam dokumen renduk tersebut, tercatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp100,166 triliun untuk periode 2026–2028. Pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Nilai anggaran sektor ini mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Yang terbesar infrastruktur, total sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun,” ujarnya.

Selain infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Program tersebut memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp7,4 triliun dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2027.

“Hunian tetap menjadi prioritas supaya masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara,” tambah Tito.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan Renduk Pascabencana Sumatera telah mendapat persetujuan. Dengan begitu, rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan lebih maksimal melalui dukungan lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Dasco, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pemulihan pascabencana berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak. (Red)