INFODAERAH.COM, JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pemerintah daerah memegang peran strategis dalam memastikan Program Cek Kesehatan Gratis berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis” yang berlangsung secara luring dan daring di Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Mereka membahas langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis di seluruh Indonesia.
Pemda Jadi Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si, mengatakan pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat menjadi layanan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting untuk memastikan Program Cek Kesehatan Gratis berjalan efektif, menjangkau masyarakat secara luas, dan berkelanjutan,” kata Fahsul Falah.
BSKDN juga menghimpun berbagai masukan dari forum tersebut sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis kajian. Hasil diskusi diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Kota Bekasi Capai 95 Persen Target Cek Kesehatan Gratis
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menilai sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis.
Menurutnya, penguatan peran pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan Kemendagri yang mendorong sektor kesehatan menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Dalam hal ini, Kota Bekasi telah melaksanakan amanat undang-undang dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Kami rutin menggelar Cek Kesehatan Gratis di ruang-ruang publik, memperkuat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, dan menjadikan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai prioritas pemerintah daerah,” ujar Harris Bobihoe.
Hingga Juni 2026, sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah mengikuti Program Cek Kesehatan Gratis. Jumlah itu mencapai sekitar 95 persen dari target pemerintah daerah.
Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi terus meningkatkan perhatian kepada warga lanjut usia melalui program Sekolah Lansia. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hidup sehat dan kesejahteraan para lansia.
Harris menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi serta menerima berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan dukungan, terutama dalam pemenuhan tenaga kesehatan yang masih terbatas.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta seluruh pemerintah daerah mengintegrasikan program kesehatan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan APBD. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. (Red)
