INFODAERAH.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kamis (10/9/2026).
Pertemuan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi DKJ, Jalan MT Haryono, Jakarta. Audiensi tersebut menjadi ajang perkenalan pengurus AWPI DKI Jakarta.
Baca juga : Dewan Pers Bahas Penyelenggaraan HPN 2027
Pertemuan itu juga membuka ruang komunikasi antara AWPI dan BPK. Kedua pihak membahas peluang sinergi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Pengurus DPD AWPI DKI Jakarta diterima Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi DKJ, Nur Pramono, yang akrab disapa Ipung.
Hadir pula Kepala Subbagian Humas Yochie Tria Putra dan Kepala Subbagian Hukum Susi Handayani. Sejumlah staf Humas BPK turut mengikuti pertemuan tersebut.
Ketua DPD AWPI DKI Jakarta, Yamarlin Hulu, S.E., mengapresiasi sambutan BPK. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk berdiskusi.
Menurutnya, audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya AWPI memperkenalkan organisasi. Selain itu, AWPI ingin membangun komunikasi dengan berbagai lembaga negara.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD APWI yang lebih akrab disapa Marlin ini memperkenalkan jajaran pengurus DPD AWPI DKI Jakarta. Ia juga menyampaikan sejumlah program organisasi.
Salah satu program tersebut ialah rencana Kongres Nasional AWPI ke-2. Kegiatan itu akan dirangkai dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Jakarta.
“AWPI berkomitmen agar para jurnalis yang bernaung di bawah organisasi menjalankan tugas secara profesional. Kami juga mendorong wartawan mematuhi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” ujar Marlin.
Ia menegaskan, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial.
Karena itu, pemberitaan untuk kepentingan publik harus mengutamakan data dan fakta. Wartawan juga perlu melakukan konfirmasi dan menjaga keberimbangan.
AWPI dan BPK Dorong Edukasi Publik
Selain profesionalisme wartawan, AWPI DKI Jakarta membahas peluang sinergi dengan BPK. Sinergi tersebut berkaitan dengan informasi dan edukasi publik.
AWPI siap membantu menyampaikan informasi mengenai tugas dan fungsi BPK kepada masyarakat.
“AWPI DKI Jakarta siap bersinergi dengan BPK Perwakilan Provinsi DKJ dalam menyampaikan informasi dan program BPK kepada masyarakat,” kata Marlin.
Menurut dia, komunikasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami peran BPK. Informasi yang jelas juga dapat mendorong partisipasi publik.
AWPI Soroti Pengawasan APBD DKI Jakarta
Audiensi tersebut juga membahas keterbukaan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Marlin menilai besarnya APBD DKI Jakarta perlu mendapat perhatian bersama. Pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang bertanggung jawab.
“APBD DKI Jakarta harus kita kawal bersama agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” tegas Marlin.
Ia mengatakan pengawasan tersebut harus berjalan sesuai aturan. Pemberitaan juga harus tetap mengedepankan fakta dan keberimbangan.
AWPI DKI Jakarta ingin mendorong pers sebagai bagian dari edukasi publik. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami proses pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah.
Sementara itu, BPK Perwakilan Provinsi DKJ menyambut baik audiensi tersebut. BPK menyatakan siap membangun komunikasi dengan AWPI sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Komunikasi tersebut dapat mencakup informasi, laporan, maupun pengaduan masyarakat. BPK juga membuka ruang komunikasi terkait hasil pemeriksaan.
Salah satunya melalui informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Ruang komunikasi antara BPK dan media dinilai penting. Langkah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang sesuai fakta.
Selain itu, komunikasi yang terbuka dapat mencegah kesalahpahaman. Informasi mengenai hasil pemeriksaan juga dapat tersampaikan secara lebih bertanggung jawab.
Melalui sinergi BPK, media, dan masyarakat, pemahaman publik diharapkan semakin baik. Terutama terkait hasil pemeriksaan serta pengelolaan keuangan negara dan daerah. (Red)
