oleh

PNBP Naik Berkali lipat Nelayan Makin Terjepit, drh Slamet Minta Jokowi Batalkan PP 85 Tahun 2021

 
INFODAERAH.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS drh Slamet menolak dengan tegas Peraturan Pemerintah (PP) yang di keluarkan presiden Joko Widodo nomor 85 tahun 2021 terkait Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Saya tegaskan menolak PP nomor 85 tahun 2021 yang di keluarkan presiden. Kalo tidak bisa membuat nelayan sejahtera,

jangan malah membuat kebijakan yang hanya menambah beban penderitaan rakyat.

Saya minta presiden untuk membatalkan PP tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/10/21).

Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan PP nomor 85 tahun 2021 mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tujuan dikeluarkannya PP ini adalah untuk maksimalisasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang perikanan tangkap yang selama ini kontribusinya dianggap masih sangat kecil. 

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai produksi perikanan tangkap tahun 2020 berada pada kisaran Rp224 triliun.

Sedangkan, 4 tahun sebelumnya masing-masing Rp219 triliun (2019), Rp210 triliun (2018), Rp197 triliun (2017), dan Rp122 triliun (2016).

BACA JUGA;

Realisasi PNBP pada tahun tahun tersebut tidak mencapai 1% dari nilai produksi perikanan pertahunnya.

Secara berturut-turut PNBP perikanan tahun 2020 sebesar Rp600,

4 miliar yang merupakan realisasi PNBP tertinggi sejak tahun 2016. Dengan rincian Rp521 miliar di 2019, Rp448 miliar (2018), Rp491 miliar (2017),

dan Rp357 miliar (2016).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed