Sepanjang hutan yang hilang akibat karhutla tidak kembali menjadi hutan maka itu merupakan indikasi pemerintah terlibat atas deforestasi yang terjadi.
Pemerintah bertanggungjawab untuk merinci dan mengembalikan seluruh flora dan fauna yang musnah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar-besaran sebelumnya.
Menurut Slamet, pembangunan perkebunan kelapa sawit diatas lahan bekas karhutla jelas memperlihatkan arah pembakaran hutan kemana.
Jika perkebunan kelapa sawit mendatangkan keuntungan besar lalu kenapa pekerja perkebunan kelapa sawit jauh dari kondisi sejahtera.
Jika penanaman mangrove yang menguras APBN dapat menghasilkan devisa Carbon Credit lalu kenapa pemerintah memunculkan Carbon Tax ?
Politisi senior PKS ini kembali menegaskan bahwa memang Carbon Net Sink (penyerapan karbon bersih)
bukan berarti Zero deforestasi (penghentian penggundulan hutan),
tapi harap di catat itu juga bukan berarti mensubstitusi hutan yang sudah ada dengan rehabilitasi hutan mangrove dengan dalih memiliki nilai karbon yang sama.
“Jelas itu tidak sepadan dan kami akan melawan paradigma menteri LHK yang keliru ini,” tegasnya.
“Karena beliau juga seorang muslim maka saya ingin mengingatkan bahwa di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 27 di terangkan bahwa ciri-ciri orang fasik adalah merusak bumi,” pungkasnya.
(Red)
