Hal ini di lakukan agar tercipta akuntabilitas keuangan desa yang semakin baik,
terbebas dari maladministrasi maupun tindakan yang mengarah praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Mari kita semua bekerja secara profesional dan berintegritas, khususnya dalam upaya mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Fahrizal mendorong agar setiap desa harus di tumbuhkembangkan inovasi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.
Selain itu, di dukung juga dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan tertib anggaran.
“Kita juga harus siapkan sumberdaya manusia aparatur di tingkat desa.
Bagaimana kita melakukan capacity building di tingkat desa, agar aparatur desa memiliki kompetensi memadai, komitmen yang kuat,
untuk menyelenggarakan semua tugas-tugasnya,” katanya.
Hadir pula pada workshop tersebut Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan,
Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Wasis Prabowo dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Sumitro.
Kegiatan Workshop yang berlangsung 14 – 15 Maret 2022 ini juga akan di selenggarakan di Aula BPKP Provinsi Lampung.
Proses penggunaan aplikasi Siswaskeudes ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu,
survey kesiapan infrastruktur penggunaan aplikasi Siswaskeudes di daerah oleh tim perwakilan BPKP.
Kemudian, Bimtek Workshop penggunaan aplikasi dan selanjutnya supervisi dan monitoring penggunaan aplikasi oleh tim Kemendagri dan BPKP.
(RED)
