upaya dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak agar lebih terjamin” Ucap Alkadri.
Beliau melanjutkan, tentunya untuk mewujudkan ini semua bukan hanya menjadi tanggung jawab Desa saja,
namun harus di bangun sinergitas dan kolaborasi bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun relawan-relawan.
Menutup sambutannya, Alkadri berharap dengan hadirnya model Desa RPPA ini dapat menjadi contoh pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak secara real dan terintegrasi di tingkat pemerintahan yang paling bawah (Desa),
serta percontohan bagaimana Pemerintah Desa dapat menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak,
khususnya terkait lima isu prioritas yang menjadi arahan presiden.
Kemudian acara di akhiri dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan Desa RPPA di Desa Panancangan dan Desa Prabugantungan.
(RED)
