Video Viral Kades di Lebak Diduga Berpolitik Praktis

Info Daerah - Jumat, 27 Januari 2023 - 11:19 WIB
Video Viral Kades di Lebak Diduga Berpolitik Praktis
Ilustrasi net (Info Daerah)
Penulis
|
Editor

INFODAERAH.COM, LEBAK – Penyelenggara Pemilihan umum selalu mensosialisasikan terkait netralitas para ASN bahkan hingga Kepala Desa beserta aparatnya.

Namun faktanya masih ada Kepala Desa di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diduga masih belum dapat menjaga netralitasnya di Pemilu 2024 mendatang.

Seperti yang telah tersebar disejumlah sosial media, ada beberapa Jaro (kepala desa) yang terang-terangan mengajak untuk memilih salah satu calon presiden di tahun 2024 mendatang.

Baca berita : Kampanye Cakades di Lebak Diminta Tidak Melakukan Provokasi

Video para Kepala desa tersebut berada di lokasi Baduy pada saat menyambut kedatangan Calon presiden Anis Baswedan pada hari Selasa 24 Januari 2023.

Nampak dalam video tersebut kepala desa Bojongmanik yang diketahui bernama Rubana, Atang sebagai kepala desa Kadu Damas dan Musa sebagai Kepala Desa Cibungur.

” Para pemirsa di manapun berada saya atas nama relawan Anis Baswedan kita dukung menjadi presiden 2024 dan kita doakan agar lebih baik dari sebelumnya, salam kemenangan untuk pak anis,” ucap Kades dalam video.

Baca berita : Bupati Lebak Minta Kades Terpilih Bisa Gali Potensi Desa

Yang diamini oleh beberapa kepala desa lain seperti kepala Desa Kadu Damas Atang dalam video yang sama menyatakan sikapnya mendukung presiden 2024.

” Saya Atang kepala desa Kadu Damas siap berjuang untuk mendukung pak anis menjadi presiden 2024 semoga cita-cita bisa terwujud,” ungkapnya dalam Video dengan semangat.

Sementara kades Cibungur Kecamatan Leuwidamar juga ikut mengkampanyekan kemenangan calon presiden 2024.

Baca berita : Dibina PPL Teladan Syafri Lubis, Kades Gunkes Firdaus Lakukan Budidaya Anggur Hijau

“Pak Anis 2024 jadi presiden indonesia,” katanya dalam video

Sikap ketiga Kepala Desa tersebut mengarah pada politik praktis yang melanggar netralitas sebagai Kepala Desa dengan sifat mengajak memilih calon presiden 2024.

Diketahui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Baca berita: http://Pemkab Lebak Tandatangani MoU dengan Kejari Lebak

Kemudiam, dalam pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Bagi yang melanggar, ada sanksi administrasi maupun pidana. Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak netral, terdapat sanksi yang terbagi menjadi dua.

Berdasarkan pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014, Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 itu, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Kemudian pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

Baca berita : Pemkab Lebak Bangun Kerjasama Dengan Badan Informasi Geospasial

Sementara pidana dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

Dalam UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan:(h) kepala desa (i) perangkat desa (j) anggota badan musyawarah desa. (Sar)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X