INFODAERAH.COM, KOTA BEKASI-Potret memprihatinkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan datang dari Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menegah Pertama (SMP) 62 Kota Bekasi, berlokasi di kelurahan Medan Satria, kecamatan Medan Satria.
Hal ini menuai perhatian dari Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP) Baskoro yang melihat fakta dari viralnya vidio, bahwa kondisi sekolah tersebut, tampak jauh dari kata layak untuk digunakan sebagai tempat belajar, padahal anggaran pendidikan kota bekasi cukup besar.
“Bukan sebuah Impian semata memiliki ruang kelas yang aman dan nyaman akan membuat anak-anak lebih fokus dan semangat belajar. Sekolah yang layak itu hak untuk seluruh anak, tapi sebagai penyangga Ibu Kota ternyata masih ada sekolah kondisnya jauh dari kata layak,” kata Baskoro kepada infodaerah.com, Jumat (10/10/2025).
Baca juga : DPR RI Dukung Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS
Baskoro mengungkapkan, kondisi USB SMP 62 Kota Bekasi menyisahkan pertanyaan di tengah anggaran pendidikan yang besar. Menurut dia anggaran pendidikan Kota Bekasi termasuk tinggi, kalau tidak salah Anggaran tahun 2023 memiliki nilai realisasi sebesar Rp1,68 triliun dan DAK Fisik sebesar Rp6,3 miliar. Kemudian, tahun 2024 mencapai Rp1,9 triliun, atau sekitar 29,6% dari total APBD Kota Bekasi sebesar Rp6,3 triliun. Namun, ke mana larinya anggaran tersebut yang notaneme untuk biaya pendidikan?.
“Porsi anggaran untuk pendidikan Kota Bekasi sangat besar, jadi hanya terkesan anggaran pendidikan terlihat “menang di kertas”. Dibalik nominal besar tersebut terselip yang memunculkan tanda tanya besar?, apakah alokasi anggaran benar-benar ditempatkan pada porsi yang benar atau justru hanya sekedar formalitas untuk memenuhi amanat konstitusi?,” kata Baskro.
Selain menyoroti, prasarana pendidikan USB SMP 62 Kota Bekasi, yang sudah tidak nyaman bagi para siswa, Baskoro tanpa kaget mendengar, semenjak berdiri tahun 2023 yang lalu, USB SMP 62 Kota Bekasi, ternyata tidak memiliki lahan dan bangunan sendiri masih menggunakan gedung bekas Kantor kelurahan. Menurut dia, salah satu syarat berdirinya sekolah adalah memiliki lahan dan bangunan. Namun, aturan tersebut seolah-olah tidak berlaku untuk USB SMP 62 Kota Bekasi.
“Ini sangat terlihat pemerintah abai terhadap masalah pendidikan. Padahal, sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu tugas pemerintah dalam menjamin tercapainya visi dan misi dalam pendidikan,” kata Baskoro.
Baca juga : Mendagri Minta Kepala Daerah Optimalkan Peran APIP Perkuat Pengawasan
Iapun menyangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi, terlebih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terpilih dari dapil Medan Satria, setelah viral baru turun kelapangan melihat kondisi sekolah, sehingga terlihat responsi, dari para pejabat ini muncul kata -kata dari prihatinlah karena bangunan tidak layak akan evaluasi lah, dan lain-lain,
“Ini bukti nyata menunjukkan kurangya perhatian pemerintah kota dan lemahnya pengawasan dari Dewan, setelah viral baru peduli dengan dunia pendidikan.Padahal sekolah ini sudah mulai berdiri dari tahun 2023. Artinya sudah berjalan hampir 3 tahun. Coba kalau anggaran untuk gaji, tunjangan,membagun fisik gedung rumah Dinas, oh jangan tanya pemerintah dan dewan akan cepat merealisasikanya, tapi tidak untuk sarana pendidikan kayaknya?,” ujarnya.
Baca juga : Anggota DPRD Kota Bekasi Sidak Fasilitas Pendidikan di USB SMP 62
Sebelumnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Kota Bekasi melakukan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Unit Sekolah Baru (USB) SMP 62 Kota Bekasi yang berlokasi di kelurahan Medan Satria, kecamatan Medan Satria, Kamis (09/10/25).
Sidak ini dilakukan untuk menanggapi viralnya kondisi sekolah, mulai dari bagunan dan fasilitas untuk belajar mengajar dinilai tidak layak.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Wildan Fatturrahman mengaku kecewa dan prihatin saat melihat secara langsung kondisi prasarana USB SMP 62 Kota Bekasi ini jauh dari kata layak untuk kegiatan belajar mengajar dan USB SMPN 62 ini berdiri bekas kantor kelurahan.
Dalam sidak tersebut, Wildan Fartturahman menemukan fasilitas, ruang kelas yang tidak layak pakai, pintu ruangan kelas tidak ada, plafon sudah jebol, dinding ruangan ruang ditempelin kertas dan lukisan untuk menutupi dinding yang sudah bolong-bolong. Ironisnya masih ada siswa/i belajar tanpa fasilitas meja dan kursih, padahal sekolah ini sudah berjalan dari tahun 2023.
“ini mengindikasikan bahwasanya ada masalah dalam perencanaan dan pengawasan sekolah-sekolah negeri kita. Dan ini sekolah yang sudah berjalan dari tahun 2023 tapi sudah tahun ketiga, saya kira progresnya belum ada yang kelihatan dari mulai pembangunan itu sendiri maupun sekurang-kurangnya meubeler juga tidak ada,” kata Wildan. (Red)
