INFODAERAH.COM, KABUPATEN BEKASI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi mulai menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak awal tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang dilakukan ialah mencetak massal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sekaligus memperkuat pendataan serta pemeriksaan wajib pajak (WP).
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengatakan pihaknya fokus mengedukasi masyarakat dan para pengusaha yang menanamkan modal di wilayah Kabupaten Bekasi agar berkontribusi melalui kepatuhan membayar pajak daerah tepat waktu.
Menurut Iwan, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Kami mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, terutama para pengusaha yang telah merasakan manfaat dan keuntungan dari penanaman modal di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, sejak awal tahun petugas Bapenda telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan objek pajak serta pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai langkah evaluasi dan perbaikan sistem pemungutan pajak.
Cetak Massal SPPT PBB untuk Kejar Target PAD 2026
Selain pengawasan, pemerintah daerah juga menyiapkan stimulus bagi wajib pajak yang patuh. Bentuk apresiasi bagi pembayar pajak tepat waktu akan terus dilanjutkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan kebijakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh melalui Satuan Tugas (Satgas) Pajak.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi, Hendra Sugiarta, menegaskan bahwa pada awal tahun ini Bapenda langsung bergerak cepat mengejar target PAD 2026 melalui pencetakan massal SPPT PBB.
“Cetak massal SPPT PBB terus kami gas untuk meningkatkan PAD. Langkah ini tidak hanya mendorong realisasi PBB, tetapi juga berdampak pada peningkatan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” tandasnya. (Red)
