INFODAERAH.COM, JAKARTA – Pemerintah membuka 30 ribu formasi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kebijakan ini mendorong penciptaan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai langkah tersebut sebagai upaya konkret yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak berhenti pada formalitas.
Mufti menegaskan, pemerintah harus menjalankan proses rekrutmen secara profesional dan transparan. Tanpa sistem yang akuntabel, program berisiko memicu persoalan baru, terutama terkait keadilan dan kepercayaan masyarakat desa.
“Pembukaan puluhan ribu formasi ini patut diapresiasi sebagai langkah pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa,” kata Mufti, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).
Ia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan kebijakan untuk kepentingan politik. Menurut dia, posisi strategis seperti manajer koperasi rawan diisi pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan jika pengawasan lemah.
Mufti meminta pemerintah menjaga objektivitas seleksi melalui standar profesional yang jelas dan mekanisme terbuka. Langkah ini penting agar program tetap berfokus pada pemberdayaan ekonomi desa.
“Jangan sampai posisi ini diisi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau kader partai tertentu,” ujarnya.
Selain itu, Mufti menyoroti peran masyarakat desa yang telah lebih dulu terlibat dalam pengembangan KDMP. Mereka sudah bekerja sejak tahap awal, mulai dari administrasi hingga operasional dasar, meski tanpa kepastian insentif.
Ia mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif agar kontribusi mereka tidak terabaikan dalam rekrutmen baru yang terpusat.
“Jangan sampai masyarakat desa yang sudah terlibat justru merasa ditinggalkan,” kata Mufti.
Menurut dia, banyak program desa gagal bukan karena konsep, melainkan karena pelaksana tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat setempat. Karena itu, pemilihan sumber daya manusia harus mempertimbangkan pemahaman terhadap konteks lokal.
Mufti menegaskan, KDMP merupakan fondasi ekonomi desa yang bergantung pada kepercayaan publik. Proses rekrutmen yang adil menjadi kunci menjaga legitimasi program.
“Kalau sejak awal muncul rasa tidak adil, kepercayaan masyarakat akan menurun,” ucapnya.
Ia menambahkan, manajer koperasi harus memiliki kemampuan mengelola koperasi modern, memahami risiko usaha desa, dan menjaga keberlanjutan usaha. Koperasi juga perlu terhubung dengan kebutuhan riil masyarakat, seperti distribusi pangan, akses pupuk, dan pemasaran hasil produksi.
“Koperasi membutuhkan kedisiplinan, akuntabilitas keuangan, dan kemampuan menjaga kepercayaan anggota,” ujar Mufti. (Red)
