INFODAERAH.COM, Badung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak kepala daerah memperkuat visi pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai, keselarasan visi daerah dengan agenda pembangunan nasional sangat penting. Langkah tersebut dapat membuat pembangunan lebih terarah, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Bima menyampaikan hal itu dalam Lokakarya Uji Coba Modul Pelatihan Pemimpin Daerah untuk Pemenuhan Layanan Dasar yang Inklusif. Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss-Belresort Pecatu, Badung, Bali, Selasa (3/11/2026).
Menurut Bima, kepala daerah tidak cukup hanya memiliki visi kepemimpinan. Mereka juga harus mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi kebijakan dan program nyata.
Ia menilai, kepala daerah perlu menentukan prioritas pembangunan secara tepat. Penentuan prioritas harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
Selain itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan programnya dengan agenda pemerintah pusat. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan.
Bima Tekankan Pentingnya Visi Jangka Panjang
Bima juga mengingatkan kepala daerah agar memperhatikan tantangan pembangunan jangka panjang. Tantangan tersebut mencakup perubahan demografi, transformasi ekonomi, perkembangan teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.
Pemahaman terhadap berbagai tantangan itu akan membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan.
“Yang penting adalah membuka perspektif, mendapatkan bigger picture, dan memiliki helicopter view,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bima menilai pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan ekosistem yang kuat. Karena itu, kepala daerah harus memahami potensi ekonomi lokal.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak ekonomi. Dampak tersebut harus dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bima turut mendorong pemerintah daerah menggunakan data dalam perencanaan pembangunan. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dan program prioritas.
Menurutnya, setiap program harus mengacu pada indikator pembangunan. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan langkah sesuai persoalan dan kebutuhan daerah.
Pelayanan Publik Harus Dirasakan Masyarakat
Dalam hal pelayanan publik, Bima menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
Layanan administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan menjadi bagian penting dari pelayanan dasar. Kualitas layanan tersebut mencerminkan kehadiran pemerintah dalam kehidupan masyarakat.
“Wajah negara itu hadir di loket Dukcapil, wajah negara itu hadir di Posyandu. Wajah negara bukan ditampilkan lewat retorika yang indah, tetapi melalui petugas loket yang memberikan pelayanan dengan baik,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Team Leader Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar Kemitraan Australia dan Indonesia (SKALA) Petra Karetji.
Hadir pula perwakilan Australian National University Budy P. Resosudarmo, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Matheos Tan, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
(Red)
