INFODAERAH.COM. SIDOARJO – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah aktif turun ke lapangan untuk memantau langsung kondisi masyarakat dan pergerakan harga pangan. Langkah itu dinilai penting agar pemerintah daerah cepat membaca persoalan distribusi dan potensi gangguan pasokan. Minggu, 17 Mei 2026.
“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” tegas Bima saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) Wilayah Jawa 2026 di Gudang Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur.
Bima menilai kepala daerah harus rutin memeriksa jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memantau harga komoditas secara berkala. Menurut dia, pengawasan langsung di lapangan membuat pemerintah lebih cepat mengantisipasi lonjakan harga maupun hambatan pasokan pangan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengesampingkan program swasembada pangan nasional meski menghadapi tekanan janji politik lokal. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, kata dia, menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika geopolitik global.
Bima menjelaskan pemerintah pusat terus memantau pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin sejak 24 Oktober 2022. Pemerintah juga menjalankan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi guna mendorong daerah lebih aktif menjaga kestabilan harga.
Pemerintah daerah, lanjut dia, perlu mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mendukung intervensi pasar dan memperlancar distribusi bahan pangan.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” tekannya.
Dalam kesempatan itu, Bima turut mengapresiasi Bank Indonesia atas inisiatif pengendalian inflasi pangan yang dinilai mampu membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir. Ia berharap gerakan serupa terus meluas ke berbagai daerah.
“Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini, mudah-mudahan tetap berlanjut di gerakan-gerakan di daerah lainnya dan Kemendagri siap untuk mengawal bersama-sama,” pungkasnya. (Red)
