untuk menyampaikan pandangan mengenai rencana pelaksanaan revisi UU ASN.
“Di sini kita ada tiga bahan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari DPR, kemudian usulan DIM dari pemerintah,
[yakni] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),
dan yang ketiga ada rekomendasi berupa memo kebijakan dari Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang di dalamnya ada semacam kesimpulan dan rekomendasi,” tandas Wapres.
Tampak hadir dalam rapat kali ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa,
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono,
dan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Hukum, HAM, dan Pemerintahan M. Rokib. (BPMI SETWAPRES/UN)
