Saya juga mengingatkan pentingnya advokat mengawal demokrasi dan konstitusi di Indonesia demi kepentingan bangsa dan Negara,” kata Hermansyah.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi melalui Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Tomy Suswanto dalam sambutannya,
mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu, dan pemilihan kepala daerah 2024 menjadi strategi Bawaslu dalam pengawasan.
“Kita melihat yang akan di laksanakan nanti lebih kompleks, rumit dan kompetitif dari pelaksanaan Pemilu 2019. Di mana pemilu dan pemilihan kepala daerah di lakukan dalam tahun yang sama yaitu 2024.
Selanjutnya, syarat pencalonan kepala daerah dalam pemilihan 20 persen jumlah perolehan kursi legislatif di hitung dari hasil pemilu 2024.
Ini menjadi potensi persaingan peserta pemilu,” ujar Tommy.
Menurut dia, kerjasama ini meliputi ruang lingkup edukasi, sosialisasi, pelatihan, penelitian, mediasi, penyuluhan bersama di bidang hukum berkenaan dengan pencegahan,
pengawasan, pelanggaran, serta memberikan bantuan hukum dalam proses sengketa Pemilu sampai dengan persidangan.
“Sehingga kompleksitas di yakini tidak akan terjadi di kerja-kerja pengawasan Bawaslu Kota Bekasi dengan adanya anggota DPC PERADI Kota Bekasi mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah,” ujar Tommy
(Sar)
