“Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar di tindaklanjuti dengan dikirimkannya Surpres setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR,” kata Puan.
DPR RI memastikan siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah kedepan. Puan meminta pihak Pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan pembahasan mengingat RUU TPKS sudah sangat di butuhkan,
karena kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.
Sambutan dan apresiasi yang baik juga di sampaikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
dalam pernyataan sikap yang di lansir segera setelah pernyataan Presiden tersebut di sampaikan. Dalam pernyataan yang disusun bersama oleh beberapa orang komisionernya antara lain,
Andy Yentriyani, Maria Ulfah Ansor, Rainy Hutabarat, Alimatul Qibtiyah, Siti Aminah Tardi dan Olivia Chadidjah Salampessy itu di sampaikan bahwa pernyataan Presiden tersebut penting dan telah di tunggu-tunggu,
mengingat terjadinya lonjakan laporan kasus dan kompleksitas kekerasan seksual yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan beberapa waktu terakhir yang yang mengidikasikan kondisi darurat kekesaran seksual.
Kasus-kasus tersebut, menurut Komnas Perempuan merupakan preseden buruk karena lembaga pendidikan dan lingkup keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu,
untuk mengembangkan potensinya secara optimal justru menjadi tempat terjadinya kasus kekerasan seksual.
