Selain itu, tidak adanya tindakan pemberian sanksi kepada kementerian perdagangan yang sangat kasat mata telah gagal menjadi perpanjangan tangan presiden dalam mengantisipasi gejolak harga dan kecukupan pasokan pangan semakin menunjukkan lemahnya manajerial presiden di tengah situasi yang tidak begitu kondusif.
“Seharusnya presiden sudah me-reshuffle Menteri Perdagangan yang sudah gagal mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok,” tegas Slamet.
Selain itu di kucurkunnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak goreng, kata Slamet juga merupakan kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola pangan.
berkaca pada semrawutnya pembagian bantuan sosial penanganan pandemic Covid’19,
pengucuran BLT minyak goreng ini juga rentan salah sasaran dan bisa menjadi alat politik sesaat.
“Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini dapat tepat sasaran.
Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain misalnya gas dan BBM yang di saat yang hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit,” tukasnya.
(RED)
