Suryani, seorang bidan TKK provinsi dari Cirebon menangis haru saat menguraikan tentang pengalaman di lapangan yang telah belasan tahun mengabdi tanpa kejelasan status dan honor alakadarnya.
DPD PKN JABAR Hadiri HUT POM TNI AU Lanud Sulaiman Bandung
Tapi bukannya penghargaan, tiba-tiba yang datang justru malah rencana pemberhentian kerja.
Saat saat panik dan menegangkan yang mengancam jiwa ketika menjadi pasukan garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 seolah tak berarti sama sekali di hadapan para pengambil kebijakan.
Sementara, IDI Jabar melalui jubirnya menekankan pentingnya pemerataan tenaga medis ke berbagai pelosok daerah.
Jangan sampai terjadi ketimpangan antara jumlah tenaga medis di Jabar Utara, Tengah dan Selatan.
Rapat Dengar Pendapat yang di mulai pukul 13.30 WIB dipimpin anggota DPRD Jabar Viman Alfarizi dan Ahab Sihabudin akhirnya selesai pada pukul 16.30 dengan beberapa daftar inventarisir masalah : Perekrutan SDM kesehatan mengacu pada sekala prioritas dengan standar pendidikan jenjang perguruan tinggi, pemetaan dan penempatan SDM yang merata,
serta komitmen anggota Pansus yang akan segera ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kemenpan RB dan Kemendagri dalam rangka menyampaikan aspirasi tentang kepastian quota formasi sesuai kebutuhan lapangan bagi honorer nakes.
Adapun para honorer nakes yang tergabung dalam Forum Aksi Fasyankes Jabar menyampaikan rencana akan menggelar aksi massa guna mendorong lahirnya kebijakan tentang formasi PPPK yang pro honorer nakes.
“Mohon izin dan dukungan, kami para honorer nakes akan menggelar aksi massa secara serempak pada 5 Agustus 2022 di setiap daerah termasuk di depan Gedung Sate Bandung. Semoga bisa berjalan lancar.” Jelas Suhendri selaku korlap aksi begitu berapi api.
(Red)
