INFODAERAH.COM, BEKASI – Menjelang tahun ajaran baru, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi perhatian serius DPRD Kota Bekasi. Komisi IV DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) guna memastikan kesiapan teknis dan regulasi dalam pelaksanaan SPMB.
SPMB merupakan nomenklatur baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), menggantikan istilah sebelumnya yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Meski secara substansi tidak jauh berbeda, terdapat sejumlah penyesuaian istilah, seperti penggantian sistem zonasi menjadi sistem domisili.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap jalur domisili dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri se-Kota Bekasi.
“Domisili yang dimaksud adalah warga yang telah tinggal dan ber-KTP Kota Bekasi selama minimal satu tahun. Kita akan awasi betul proses ini agar sesuai regulasi,” ujar Ahmadi kepada awak media rabu, (16/4/2025).
Ahmadi juga menekankan pentingnya sistem aplikasi SPMB untuk secara otomatis menolak data domisili fiktif atau baru, yang dibuat hanya demi keperluan pendaftaran sekolah.
“Secara sistem, domisili fiktif itu akan tertolak. Bukan domisili yang baru dibuat karena baru pindah dari luar daerah lalu mengurus surat melalui RT atau kelurahan. Itu bukan yang dimaksud,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pria yang akrab disapa Bang Madong ini menyatakan bahwa calon siswa dengan domisili baru tetap bisa bersekolah, namun diarahkan ke sekolah swasta.
“Kita ingin sistem SPMB ini berjalan sesuai aturan. Jadi, kalau ada domisili baru yang tidak memenuhi syarat satu tahun, sistem harus menolak. Mereka tetap bisa sekolah, tapi bukan di sekolah negeri,” tandasnya.(Adv/Setwan)
