INFODAERAH.COM, KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menetapkan kebijakan kolaborasi dengan pihak swasta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota. Kebijakan ini mengatur pemanfaatan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) milik Pemerintah Kota Bekasi.
Pemerintah mewajibkan pihak swasta yang menyewa lahan tersebut untuk membangun sumur resapan. Langkah ini ditujukan untuk mengendalikan banjir sekaligus menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
Baca juga : TP PKK Bekasi Barat Wakili Kota Bekasi di Lomba Puspa Swara Wanoja Sunda
Tri menyebut tiga fokus kebijakan, yaitu pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), pengendalian banjir melalui lubang biopori, dan pembangunan sumur resapan berukuran 1 meter x 40 meter.
Ia menegaskan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara kolaboratif dan terbuka. Aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, ikut mengawasi agar proses berjalan transparan dan akuntabel.
“Pihak swasta yang memanfaatkan lahan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sumur resapan menjadi kewajiban. Air hujan harus langsung terserap agar tidak menimbulkan genangan,” ujar Tri.
Pemerintah memasukkan kewajiban tersebut dalam perjanjian sewa lahan. Kehadiran sumur resapan diharapkan mempercepat penyerapan air ke dalam tanah dan menekan risiko banjir.
Program ini juga akan dimulai dari lingkungan sekolah. Pemerintah merencanakan pendanaan melalui optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Manfaatnya diharapkan dirasakan langsung oleh warga sekolah dan masyarakat sekitar.
Tri menilai program ini sebagai langkah konkret menghadapi perubahan musim. Cadangan air diharapkan tetap terjaga, baik saat hujan maupun kemarau.
Pemerintah Kota Bekasi menargetkan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi melalui kebijakan ini. Ketahanan kota terhadap perubahan musim juga diharapkan meningkat. (Red)
