INFODAERAH.COM, KAB.BEKASI – Pemerintah Desa (Pemdes) Muktiwari menggelar musyawarah tertutup terkait pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sabtu (25/4/2026). Forum ini digelar setelah warga memprotes daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai belum transparan.
Rapat dihadiri unsur pemerintah desa, panitia pemilihan BPD, tokoh masyarakat, aparat TNI-Polri, serta perwakilan warga. Sementara itu, puluhan warga menunggu di luar kantor desa. Mereka mengawal jalannya musyawarah karena menilai keputusan forum tersebut krusial bagi demokrasi desa.
Syarifudin Hidayat atau Ega, perwakilan warga, menyebut musyawarah menghasilkan kesepakatan penting. Salah satunya terkait revisi data DPT yang sebelumnya telah diumumkan panitia.
“Disepakati bahwa data DPT harus direvisi. Mekanisme pemilihan juga diubah, di mana setiap RT diwajibkan bermusyawarah dengan warganya untuk menentukan perwakilan pemilih,” ujar Egay.
Ia menjelaskan, setiap musyawarah tingkat RT harus dilengkapi dokumen resmi. Dokumen itu meliputi notulen kesepakatan, daftar hadir, surat pernyataan, serta berita acara yang memuat identitas pemilih, termasuk KTP.
Hasil musyawarah di tingkat RT selanjutnya dibahas bersama di tingkat RW. Forum tersebut akan menetapkan perwakilan pemilih yang sah.
Menurut Egay, skema baru ini membuka ruang partisipasi warga secara langsung. Mekanisme ini berbeda dari sebelumnya yang dinilai tidak melibatkan musyawarah di tingkat akar rumput.
Kepala Desa Muktiwari, Bahrudin, mengakui proses sebelumnya memicu keberatan warga. Ia kemudian memfasilitasi musyawarah untuk meredam ketegangan sekaligus mencari solusi bersama.
“Memang ada komplain terkait data calon dan DPT yang dianggap tidak transparan. Karena itu, saya mengambil inisiatif untuk memfasilitasi musyawarah antara panitia dan warga,” jelas Bahrudin.
Ia menilai dialog tersebut mampu mempertemukan berbagai kepentingan. Ketegangan yang sempat muncul pun mulai mereda.
“Alhamdulillah, tadi kita sudah menemukan titik temu. Musyawarah berjalan aman dan kondusif, serta menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima bersama,” imbuhnya.
Warga menyatakan akan terus mengawal proses lanjutan. Mereka ingin memastikan revisi DPT dan pemilihan BPD berjalan transparan dan adil.
Musyawarah ini menjadi momentum penting bagi Desa Muktiwari. Pemerintah desa kini menghadapi ujian untuk menjaga kepercayaan publik di tengah pengawasan langsung dari warganya. (Red)
