INFODAERAH.COM, MALANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Ia meminta kepala daerah memasukkan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan.
Bima menilai Indonesia perlu memiliki arah pembangunan yang jelas untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah harus menerjemahkan visi tersebut menjadi kebijakan yang membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Sebaliknya, pembangunan harus menciptakan kesempatan ekonomi yang merata dan menjaga lingkungan untuk generasi mendatang.
“Mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi harus peduli juga pada lingkungan,” ujar Bima saat menjadi pembicara kunci dalam The 4th International Conference on Public Administration and Governance (ICoPAG) 2026 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (21/10/2026).
Bima Arya Soroti Peluang Green Jobs
Bima juga menyoroti peluang green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Menurutnya, sektor ini dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memasukkan peluang pekerjaan hijau dalam kebijakan ekonomi. Langkah tersebut juga sejalan dengan meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan kebutuhan pekerjaan masa depan.
Selain itu, kepala daerah perlu memahami kebutuhan masyarakat sebelum menentukan prioritas pembangunan. Dengan begitu, kebijakan daerah dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Libatkan Anak Muda dalam Perencanaan Pembangunan
Bima mendorong pemerintah daerah melibatkan generasi muda sejak tahap perencanaan pembangunan. Ia meminta kepala daerah membuka ruang bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan tentang lapangan kerja, ruang publik, transportasi, dan kebutuhan perkotaan.
“Wali kota, bupati enggak boleh hanya menyasar anak muda ketika musim pemilu tiba, … governors should invite the students also for development planning,” tegasnya.
Bima juga meminta pemerintah menerapkan pola kerja yang terbuka dan kolaboratif. Musyawarah perencanaan pembangunan harus memberi ruang bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal.
Menurutnya, kelompok tersebut perlu menyampaikan kebutuhan secara langsung. Mereka juga harus mendapat kesempatan untuk ikut menentukan arah pembangunan daerah.
“Partisipasinya bukan hanya seremoni, tapi meaningful participation atau partisipasi bermakna,” pungkasnya.
(Red)
