INFODAERAH.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Cuaca ekstrem dinilai berpotensi mengganggu distribusi dan pasokan komoditas pangan sehingga memicu tekanan inflasi.
“Kita selalu mengingatkan bahwa tidak boleh ada daerah yang lengah. Seluruhnya harus segera mengambil langkah dan kebijakan yang tepat dalam meredam inflasi,” ujar Wiyagus saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/12/2025).
Berdasarkan hasil monitoring Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Desember 2025, Wiyagus menyebut terdapat sinyal peringatan dini kenaikan harga pada sejumlah komoditas strategis, antara lain bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh menunggu rilis angka inflasi akhir untuk bertindak.
Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga bawang merah meningkat menjadi 319 daerah dari sebelumnya 315 daerah. Kenaikan harga cabai rawit juga meluas dari 276 daerah menjadi 283 daerah. Selain itu, harga daging ayam ras dan beberapa komoditas lain seperti cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, dan minyak goreng turut mengalami peningkatan.
“Pemerintah daerah yang responsif adalah yang bergerak berdasarkan tren, bukan semata-mata menunggu angka akhir. Perubahan ini harus dipahami kepala daerah sebagai early warning,” tegas Wiyagus.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, pola historis inflasi pangan pada Desember perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pada tahun-tahun sebelumnya, sejumlah komoditas pangan tercatat memberikan andil inflasi pada periode akhir tahun, meskipun pada 2025 sebagian komoditas justru mengalami deflasi.
Wiyagus menegaskan pentingnya konsistensi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat. Evaluasi pengendalian inflasi sepanjang 2025, kata dia, harus menjadi pijakan menghadapi tantangan tahun 2026.
“Harapannya, upaya para kepala daerah benar-benar berfokus pada peningkatan produktivitas komoditas pangan, pengelolaan stok sesuai pola konsumsi dan permintaan masyarakat, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, sehingga kenaikan harga tidak kembali terulang seperti periode sebelumnya,” tandas Wiyagus. (Red)
