Lewat Giat Reses, Anggota DPRD Misbahudin Bongkar Dua Isu Krusial, Keselamatan Pelajar & BPJS PBI

Info Daerah - Sabtu, 28 Februari 2026 - 20:24 WIB
Lewat Giat Reses, Anggota DPRD Misbahudin Bongkar Dua Isu Krusial, Keselamatan Pelajar & BPJS PBI
 (Info Daerah)
Penulis
|
Editor

INFODAERAH.COM, BEKASI – Padatnya arus lalu lintas di perempatan Telkom menuju Jatiwarna, Kelurahan Jatimekar, menjadi perhatian serius warga.

Titik tersebut dinilai rawan kecelakaan dan membahayakan pelajar yang setiap hari melintas, terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah.

Aspirasi itu mencuat saat Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra, Misbahudin, menggelar kegiatan jaring aspirasi (reses) di RT.002/RW 006, Kelurahan Jatimekar. Warga mendesak pemerintah segera membangun Zona Selamat Sekolah (ZoSS) guna meminimalkan risiko kecelakaan di kawasan tersebut.

Menanggapi hal itu, Misbahudin menegaskan komitmennya untuk mendorong instansi teknis melakukan kajian lalu lintas sekaligus merealisasikan fasilitas ZoSS di titik rawan tersebut.

“Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas. Usulan ZoSS ini sangat penting dan akan kami perjuangkan agar bisa segera direalisasikan,” ujar Misbahudin kepada warga, Sabtu (14/2/2026).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu menilai ZoSS bukan sekadar marka jalan, melainkan instrumen penting untuk menciptakan rasa aman bagi pelajar dan masyarakat saat menyeberang di kawasan padat kendaraan.

Selain isu infrastruktur keselamatan, Misbahudin juga menanggapi kekhawatiran warga terkait layanan kesehatan, khususnya mengenai kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai APBD Kota Bekasi.

Ia memastikan kepesertaan BPJS PBI warga Kota Bekasi tetap aktif dan dapat digunakan. Hal itu, kata dia, berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi.

“Dipastikan tidak ada penolakan pasien. Saya pribadi telah mengawal banyak warga ke RSUD maupun rumah sakit swasta lainnya,” katanya.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bekasi itu menambahkan, Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan terus memperkuat fungsi pengawasan, khususnya dalam sektor kesehatan, guna memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi tanpa hambatan administrasi.

“Kami di Komisi IV akan terus melakukan penguatan fungsi pengawasan untuk masalah kesehatan ini,” pungkasnya.(Red)

Tinggalkan Komentar

Close Ads X