“Kami mempertanyakan peran KCD dalam mengawasi para kepala sekolah dan operator di lapangan.
Jangan-jangan KCD tidak tahu terhadap persoalan yang timbul di lapangan,
seperti halnya laporan masyarakat yang kita sampaikan ini?,” tegas Ariyanto.
Menurut dia, apabila keluhan masyarakat segera di tanggapi dan di proses pihak sekolah, maka persoalan PPDB tersebut tidak bias kemana-kemana.
Justru, karena masyarakat merasa tidak di tanggap oleh pihak sekolah,
akhirnya mereka mengadu kemana-mana, salah satunya mengadu ke kantor Dewan Pendidikan.
“Kami di sini hanya menyampaikan laporan yang kami terima langsung dari masyarakat.
Selama ini pihak sekolah tidak pernah membuka ruang untuk mau menanggapi keluhan masyarakat atas kendala yang mereka alami pada saat PPDB lalu.
Selalu jawabannya mengatasnamakan sistem. Atau karena situasi saat ini. Masyarakat itu butuh penjelasan,
ya seharusnya di jelaskan saja, bukan malah susah ditemui kepala sekolahnya,” sesalnya.
“Kami akan menindak lanjuti dan merekomendasikan kepada Walikota Bekasi terkait laporan masyarakat soal PPDB SMA/SMK,” tandas Ariyanto.
