“Kuota PTSL dari BPN terbatas, sementara jumlah sasaran baru mencapai 60%.
Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk menambah anggarannya supaya layanan ini juga bisa bertambah 50.000 bidang di 50 desa yang tingkat pendaftarannya masih rendah,” katanya.
Terkait laporan dugaan adanya pungutan biaya PTSL dari perangkat desa,
ia menjelaskan bahwa hal tersebut sudah di sampaikan ke Satgas Saber Pungli untuk dapat di tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.
“Dari ribuan proses PTSL, tidak ada masalah itu. Memang ada satu laporan kasus, sudah saya sampaikan ke Tim Saber Pungli untuk ditindak lanjuti.
Jika benar aparat desa, maka akan di tindak lanjuti sesuai peraturan,” jelasnya.
Selain membahas PTSL, diri nya meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk dapat memberikan bantuan dalam memfasilitasi penyesuaian tata ruang di Kabupaten Bekasi.
Hal tersebut di karenakan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi masih mengacu pada peraturan daerah pada tahun 2011,
sedangkan seharusnya pada 2016 sudah di perbarui.
