“Pemkab Bekasi meminta permohonan kepada Kementerian ATR/BPN agar penyesuaian tata ruang di Kabupaten Bekasi bisa di tuntaskan.
Karena RTRW kira masih menggunakan produk 2011, harusnya 2016 bisa diperbarui, tapi saat ini belum di selesaikan,” ucapnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Kelembagaan Teuku Tofiqulhadi,
berharap Pemkab Bekasi dapat mendukung program-program BPN Kabupaten Bekasi sepenuhnya.
Ia ingin program PTSL dapat di lakukan secara serentak di seluruh desa,
karena itu merupakan permintaan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Saya berharap program-program BPN Kabupaten Bekasi itu didukung sepenuhnya.
PTSL itu harus di lakukan secara serentak di seluruh desa, jangan ada sedikitpun keraguan karena hasil akhirnya adalah hal baik.
Selain itu program ini juga merupakan permintaan langsung dari Presiden RI,” tuturnya.
Sebagai informasi, Program PTSL merupakan program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN,
untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis.
Program ini sudah di laksanakan sejak tahun 2018 dan akan berlangsung hingga tahun 2025. (Red)
