INFODAERAH.COM, Bekasi – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Tambun Utara,
Hasan mengatakan PTSL ini jadi program prioritas nasional saat ini yang sudah berjalan mulai 2018-2025.
Kata dia, jika dulu itu disebut pemutihan atau ajudikasi, dan prona.
Program ini sangat membantu masyrakat, selain mudah mengurusnya, biayanya pun terjangkau sesuai UU Rp.150.000 per bidang.
Kalo ga salah hanya saja saat program prioritas ini berjalan di barengi,
dengan permasalahan yang bermunculan ketika banyak oknum pegawai BPN yang tersandra masuk dalam kelompok mafia tanah dan menjadi aktor pembantu,
untuk mencari keuntungan dengan melakukan perbuatan maladministrasi yang menjadi permasalahan nasional yg sedang viral saat ini.
“Adanya kasus ini sekitar 250 kasus mafia tanah sejak 2018-2021 dan 130 pegawai BPN terlibat dari hasil diskusi kami bersama para pemerhati kasus mafia tanah saat bertemu dan kumpul di apartement Kalibata Jakarta,
dari beberapa kasus yang viral saat ini ada salah satu kasus yang menarik,
namun dapak kerugianya hampir Rp.1 Trilyun yang terjadi di sebuah Desa Durian di Kabupaten Kuburaya,” sebutnya.
Menurutnya, oknum pelakunya pun masih Kepala Desa dan oknum perangkat Desa yang dan oknum pegawai BPN modus operansi-nya,
dengan memalsukan warkah surat pernyataan tanah (SPT) dengan mempigur seseorang seolah-olah orang tersebut merupakan penggarap yang memikiki tanah.
