Padahal ditengah massa pandemi covid19, tablet tersebut sangat berfungsi untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi para siswa selama pembelajaran daring,” terang DPC GMNI Bekasi dalam pers rilisnya.
Berikut tuntutan DPC GMNI Bekasi demi terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan berlandaskan UUD 1945:
1.Mendesak Pelaksana Tugas Walikota Bekasi bersikap tegas dalam menyikapi permasalahan tablet.
2.Mendesak Dinas pendidikan Kota Bekasi melakukan transparansi pelaksanaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di setiap daerah sekolah.
3.Mendesak Kepala Dinas pendidikan Kota Bekasi mundur dari jabatannya, karena telah lalai dalam menjalankan tugas.
4.Meminta seluruh tablet di kota Bekasi segera di salurkan kepada siswa yang berhak mendapatkannya
5.Mendesak komisi IV DPRD Kota Bekasi selaku badan Legislasi memantau serta mengawasi program BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Kota Bekasi.
