Menurutnya, upaya Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Ini adalah sesuatu yang sangat serius dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama.
“Urgensi dilaksanakannya kegiatan ini selain dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita terhadap perilaku anti korupsi dan anti gratifikasi, juga sebagai usaha untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan keuangan Desa,” ujarnya.
Rusito Juga menyampaikan beberapa hal mengenai materi pengawasan, di antaranya mengenai Three Lines Of Defence, bahwa pola ini merupakan model tiga lapis pertahanan membagi fungsi-fungsi di dalam organisasi yang terlibat di dalam manajamen risiko.
Ketiga lapis tersebut adalah pertahanan lini pertama organisasi yang dilaksanakan oleh pengawasan atasan langsung dengan cara melakukan pengendalian intern dengan memperhatikan fungsi kewenangan, transaksi dan pembatasan akses.
Pertahan lini kedua terdiri dari Pengendalian Keuangan, system keamanan, Manajamen risiko, Pengendalian mutu, sidak atau inspeksi dan unit kepatuhan internal.
Pertahanan lini ketiga di laksanakan oleh APIP/Inspektorat yang menjadi pilar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan kabupaten.
“Harapan kami dari acara ini berdampak pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pentingnya budaya kerja yang profesional dan jauh dari praktik-praktik korupsi,” paparnya.
Baca berita:
DPRD Lebak Dorong Pendirian SSB di Cijaku
Apip Saepudin, Camat Warunggunung mendukung langkah Inspektorat Lebak yang menggelar sosialisasi pencegahan korupsi pada pemerintahan desa. Sehingga pengelolaan anggaran keuangan desa bisa bermasalah.
“Alhamdulillah semua desa yang di undang semua hadir, karena acara ini juga sebagai bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang baik,” ucap Apip.(Sar)
