INFODAERAH.COM, BANDUNG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan relokasi warga serta penguatan tata ruang di wilayah rawan bencana sebagai langkah pencegahan jangka panjang, menyusul bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026).
Mendagri menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut yang menimbulkan korban jiwa dan masih menyisakan warga yang dalam proses pencarian.
“Saya turut berduka atas musibah ini. Ada korban meninggal dunia dan masih ada yang hilang dalam pencarian,” ujar Tito.
Baca juga : Belajar di Tenda Darurat, Tito Karnavian Datangi SD di Tapteng
Ia menjelaskan, longsor tidak hanya dipicu oleh hujan deras, tetapi juga kondisi struktur tanah yang gembur sehingga tidak cukup kuat menahan beban. Kondisi ini diperparah oleh perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan.
Menurut Tito, banyak tanaman pelindung berakar kuat yang sebelumnya berfungsi mengikat tanah kini digantikan tanaman hortikultura.
“Tanaman pelindung yang akarnya menancap ke dalam banyak berganti dengan hortikultura. Ini membuat kawasan menjadi sangat rentan ketika hujan deras,” katanya.
Baca juga: OJK Tegaskan: WNI di Kamboja Bukan Korban TPPO, Terlibat Praktik Scam
Dalam penanganan jangka pendek, Mendagri menegaskan prioritas pemerintah saat ini adalah pencarian korban yang masih hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Ia juga mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam penanganan darurat bencana.
“Mulai dari Gubernur, Bupati, jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, hingga pemerintah pusat, semuanya bergerak membantu,” ujarnya.
Baca juga : OJK Resmi Cabut Izin Usaha PT Varia Intra Finance
Untuk jangka panjang, Tito menegaskan relokasi warga dari kawasan rawan longsor menjadi keharusan demi keselamatan. Ia menilai wilayah tersebut tidak lagi layak dihuni. Selain itu, reboisasi dengan tanaman berakar kuat perlu segera dilakukan untuk memperkuat struktur tanah.
“Wilayah ini harus direboisasi. Ditanam kembali tanaman yang akarnya kuat agar struktur tanahnya menguat. Kalau tidak, longsor bisa terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya penguatan tata ruang dan pemetaan wilayah rawan bencana sebagai pelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Pemetaan tersebut perlu dilakukan secara nasional oleh seluruh kepala daerah guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.
“Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan wilayah rawan secara nasional. Ini penting untuk menghadapi risiko hujan lebat dan bencana hidrometeorologi ke depan,” pungkasnya. (Red)
