INFODAERAH.COM, SERANG – Penggiat Sosial di Banten, meminta agar pengawasan bantuan program inkubasi bisnis yang diperuntukkan bagi pondok pesantren diperketat.
Dikatakan Ketua Komunitas Aspiratif (Komunas), Achmad Syarif, Kamis (2/3) bantuan inkubasi bisnis berbasis pondok pesantren jika dikelola dengan baik, bisa menggerakkan ekonomi khususnya di lingkungan pondok pesantren dan bisa membantu negara yang saat ini terancam resesi.
Untuk itu kata dia, pengawasan bantuan tersebut harus diperketat, agar tidak terjadi penyimpangan pada pengelolaan bantuan yang diberikan.
“Harus sesuai dengan usulan awal dan penggunaan anggarannya bisa dipertanggungjawabkan, ” kata Syarif.
Lanjut dia, pihaknya saat ini sedang menghimpun data dan melakukan pemantauan untuk mengawal agar tidak terjadi penyimpangan pada program inkubasi.
“Kami sedang mengumpulkan data penerima dan bagaimana bantuan program tersebut oleh ponpes penerima bantuan,” kata Syarif.
Salah satu penerima bantuan inkubasi bisnis pesantren adalah Ponpes Raudhatul Ikhwan, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
Ketika wartawan menanyakan melalui pesan whatsapp tentang program inkubasi, pihak ponpes, Hasan, mengiyakan ponpes tersebut menerima bantuan inkubasi.
“Alhamdulillah dapat. Sesuai arahan dari kementrian, usaha yang disarankan loundry, ” kata Hasan menjawab melalui pesan WhatsApp, Kamis (2/3)
Selanjutnya ketika wartawan meminta ijin berkunjung ke ponpes untuk melihat langsung kegiatan tersebut, Hasan menjawab dengan kalimat siap menggunakan stiker.
Sebagaimana dikutip dari laman kemeneg.go.id, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) segera membuka pendaftaran Program Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren tahun anggaran 2023.
Hal tersebut diungkapkan Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghofur, saat membuka Rapat Koordinasi Program Kemandirian Pesantren yang dilaksanakan di ruang sidang Direktorat, Kamis (26/1).
“Sebagaimana yang sudah direncanakan, insyaallah minggu pertama bulan Februari proses pendaftaran Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren sudah bisa dimulai,” kata Waryono yang juga merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Program Kemandirian Pesantren. (*)
