INFODAERAH.COM, BALI – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah tidak memandang pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 sebagai rutinitas administratif semata. Ia menegaskan, sinergi antara Pemda dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi kunci agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik,” kata Ribka dalam Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Baca juga : Tito Lantik 49 Pejabat Kemendagri, Tekankan Loyalitas dan Kerja Super Cepat
Ribka meminta kepala daerah bersikap kooperatif, terbuka, dan komunikatif selama proses audit berlangsung. Ia menilai pemeriksaan ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum memperkuat akuntabilitas publik dan memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, kolaborasi antara BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda harus diperkuat agar hasil pemeriksaan tidak berhenti pada catatan administratif, melainkan berdampak pada perbaikan sistem keuangan daerah.
Baca juga : Bima Arya Resmi Pimpin ALTI, Lari Trail Dibidik Tembus PON 2028
Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyoroti pentingnya integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari 546 pemerintah daerah di Indonesia, 524 daerah telah menerapkan SIPD, sementara sisanya masih terkendala jaringan dan infrastruktur.
“Harus memanfaatkan SIPD. Dengan sistem ini BPK, KPK, dan seluruh aktivitas pemerintahan bisa mengakses data. Semua informasi penyelenggaraan daerah ada di SIPD,” ujarnya.
Baca juga : Perkuat Reformasi Birokrasi, Kejari Bekasi Deklarasikan Zona Integritas
Entry meeting tersebut dihadiri Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Direktur Jenderal PKN VI BPK RI Laode Nusriadi, serta para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di lingkup Ditjen PKN VI BPK RI. (Red)
